Jaminan Kesehatan Nasional Perlu

Rumah Sakit Tak Ikut Standar Internasional Akan Ditinggalkan.
Kendali mutu dan biaya berdasarkan standar internasional berbasis bukti menjadi tren dunia. Rumah sakit yang tidak mengikuti hal itu akan ditinggalkan pasien. Hal tersebut diingatkan ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia di Jakarta yang dimaksud dengan standar internasional antara lain adanya panduan praktik klinik dan clinacal pathway, dokter harus mengacu pada international Classification of Diseases (ICD)-10 untuk diagnosis dan ICD-9-CM untuk tindakan.
Dengan kendali mutu dan biaya mengacu pada panduan dalam melakukan diagnosis dan tindakan serta pemilihan obat yang cost effevtive, rumah sakit akan mampu menghitung biaya perawatan yang efektif dan efesien. Pengobatan dengan menggunakan tarif paket menjadi tren, tarif paket umumnya mengacu pada Medicare Severity Diagnosis Related Groups (MS-DRG), yakni klasifikasi kelompok penyakit di rumah sakit beserta perhitungan biayanya.
Hal ini penting bagi pasien karena mereka mencari pengobatan yang berhasil baik dengan harga bersaing. Hal itu tampak dari kecenderungan sebagian pasien Indonesia untuk berobat ke Malaysia. Saat ini India juga melakukan efisiensi pembiayaan dengan hasil pengobatan yang baik. Namun, untuk mengikuti tren itu, pola pikir dan perilaku pemberi pelayanan kesehatan harus berubah, ada perbedaan mendasar antara sistem pembayaran tarif paket dan sistem fee for service yang selama ini berlakudalam pelayanan kesehatan.


Dengan adanya tarif rumah sakit harus mengelola dengan baik agar hasil pengobatan efektif dengan biaya paling efisien, dengan fee for service pasien harus membayar dari kantong sendiri, tidak ada batasan finansial terkait jenis pemeriksaan ataupun obat untuk perawatan yang diberikan. Pada sistem ini, pasien tidak tahu pasti biaya yang akan ditagihkan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bentuk asuransi kesehatan sosial yang diterapkan mulai 2014 ini menggunakan turunan MS-DGR, yakni Indonesia Case Based Groups (INA-CBG). Persi sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam dua tahun ini untuk menyambut JKN.
Pelatihan yang dilakukkan antara lain berupa cara menyusun panduan praktik klinik dan clinical path way bagi pengelola rumah sakit, cara memasukan kode untuk klaim, pemahaman masalah fraud, serta cara menyusun sistem remunerasi yang berbeda antara INA-CBG dan  fee for service. Sejumlah tarif INA-CBG tidak mencukupi, antara lain bedah or topedi, bedah saraf, sejumlah bedah lain , mata, dan THT. Karena itu, perlu segera direvisi, beragam masalah yang mewarnai pelaksanaan awal JKN bersumber dari sosial yang buruk. Kesehatan perlu dilakukan lebih rinci  dan langsung ke masalah teknis. Pelatih lebih baik ditunjukan kepada tenaga medis dan manajemen fasilitas kesehatan.